TNews, GORONTALO – Pada Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/7/2025), Gubernur Gusnar Ismail memaparkan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rancangan ini disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan lokal.
Gusnar menjelaskan, perubahan KUA-PPAS kali ini merupakan respons terhadap prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rangka menunjang program tersebut, Gorontalo ditargetkan memiliki 86 unit Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), namun saat ini baru terealisasi enam unit.
“Kita diinstruksikan segera menyediakan lahan untuk pembangunan 80 SPPG tambahan, baik melalui pendekatan kemitraan swasta maupun penyediaan oleh pemerintah daerah,” ujar Gusnar.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 279 koperasi desa Merah Putih telah memiliki legalitas hukum dan siap dioperasikan. Rencananya, koperasi-koperasi ini akan diresmikan langsung oleh Presiden pada 19 Juli 2025. Sebagai contoh nasional, tiga koperasi dari Provinsi Gorontalo ditunjuk, masing-masing dari Desa Hutada’a, Gandaria (Kabupaten Gorontalo, dan Hulawa (Kabupaten Pohuwato).
Melalui KUA-PPAS Perubahan 2025, Pemprov Gorontalo mulai menyiapkan berbagai dokumen teknis untuk mendukung pelaksanaan program tahun 2026. Persiapan tersebut meliputi studi kelayakan flyover Simpang Lima Telaga, redesain Islamic Center, DED rehabilitasi dua SMA, dan blueprint pertambangan berwawasan lingkungan.
“KUA-PPAS ini adalah langkah awal pelaksanaan RPJMD. Beberapa program mulai kita kenalkan dan siapkan dokumennya untuk dijalankan tahun depan,” kata Gubernur Gusnar.
Selain itu, Gusnar turut menjelaskan gambaran perubahan anggaran tahun 2025. Pendapatan daerah mengalami penurunan dari sebelumnya Rp1,75 triliun menjadi Rp1,67 triliun. Begitu pula dengan belanja daerah yang turun dari Rp1,80 triliun menjadi Rp1,75 triliun. Alhasil, defisit anggaran tercatat sebesar Rp77,65 miliar.
Menutup pemaparannya, Gusnar mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat penilaian positif dari Kementerian Dalam Negeri. Hingga 14 Juli 2025, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 50,89 persen dan masuk dalam kategori hijau secara nasional, sementara realisasi belanja mencapai 44,38 persen, menempatkan Gorontalo di peringkat ke-8 nasional.
“Semoga capaian positif ini dapat kita pertahankan hingga akhir tahun. Saya berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan dapat berjalan lancar dan disepakati bersama,” ujar Gusnar.
Jika Anda butuh versi yang lebih singkat atau bernuansa berbeda (misalnya lebih formal atau populer), saya bisa bantu sesuaikan.*
Peliput: Gean Bagit
