TNews, KOTA GORONTALO– Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kota Gorontalo, Senin (17/11/2025).
Irwan menjelaskan bahwa rapat Banggar berjalan baik dan menghasilkan sejumlah rumusan penting dalam menyikapi kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi. Meski terdapat pemangkasan anggaran di beberapa sektor, ia menegaskan pelayanan publik harus tetap optimal.
“Syukur alhamdulillah, kita telah melaksanakan rapat lanjutan Banggar. Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, memang ada beberapa pos yang harus dipangkas. Namun itu tidak berarti kualitas pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” ujarnya.
Menurut Irwan, dalam pembahasan Banggar terdapat kebutuhan anggaran kurang lebih sebesar Rp90 miliar yang harus disesuaikan. Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus merumuskan strategi efisiensi tanpa mengganggu program prioritas.
“Kita memahami bahwa anggaran yang diajukan pemerintah daerah semuanya prioritas. Namun saat ini kita dihadapkan pada pemotongan transfer ke daerah, sehingga diperlukan kecermatan bersama. Insyaallah, pemotongan ini tidak akan mengurangi pelayanan prima kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait rencana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemerintah Kota Gorontalo, Irwan menyebut hal tersebut merupakan rumusan awal strategi penyesuaian anggaran yang sedang dipertimbangkan.
“Pengurangan TPP ini adalah bagian dari strategi penyesuaian yang mungkin akan kita tempuh. Namun insyaallah tidak akan mempengaruhi kinerja ASN Pemkot,” kata Irwan.
Ia berharap ke depan akan ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat memperbaiki kondisi fiskal daerah, sehingga penyesuaian terhadap TPP ASN tidak lagi diperlukan.
“Kita berharap ada kebijakan baru dari pemerintah yang dapat memperkuat fiskal daerah, sehingga TPP ASN tidak perlu dikurangi,” pungkasnya.*
Peliput: Gean Bagit
