Wagub Idah Tegaskan Penataan OPD Berbasis Kompetensi dan Profesionalisme

Gambar: Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan sambutan pada Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026). (Foto : Diskominfotik Provinsi Gorontalo).

TNews, KOTA GORONTALO– Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menekankan bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kompetensi aparatur, bukan atas dasar kedekatan, nepotisme, atau praktik jual beli jabatan.

Hal tersebut disampaikan Wagub Idah saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang dihadiri ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026).

Ia menyebutkan, penataan OPD diperlukan karena struktur organisasi yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan pembangunan masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan perubahan iklim. Dengan demikian, birokrasi yang adaptif, ramping, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

“Seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang kita bangun harus efektif, saling bersinergi, dan bebas dari ego sektoral. Tidak ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

Wagub memastikan, penataan pimpinan OPD akan segera dilakukan sebagai bagian dari pembenahan organisasi, meliputi rotasi jabatan, penugasan staf ahli, dan penyesuaian lainnya usai penataan pejabat eselon II, III, dan IV.

“Semua proses akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” tutupnya.

Terkait dinamika perubahan OPD, Wakil Gubernur menegaskan masih adanya upaya pendekatan yang tidak pantas dari sejumlah pihak, termasuk dengan membawa bingkisan. Ia memastikan hal tersebut tidak akan memengaruhi keputusan pemerintah daerah.

“Jabatan adalah amanah yang diperoleh melalui prestasi, bukan melalui upaya mencari muka kepada pimpinan daerah. Seluruh pengisian jabatan dilakukan melalui manajemen talenta yang transparan dan bebas dari intervensi,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wagub perempuan pertama di Gorontalo itu berharap tahun 2026 menjadi titik awal penataan birokrasi yang lebih baik, serta mengajak ASN dan PPPK meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif dan bekerja dengan semangat serta dedikasi yang lebih tinggi.*

Peliput: Gean Bagit

Pos terkait

Tinggalkan Balasan