TNews, KOTA GORONTALO – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Herman Haluti meminta dengan tegas agar Penjabat Gubernur (PJ) Gubernur Gorontalo Rudy Salahudin untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menjalan amanah dan tanggung jawab dengan baik sebagai PJ Kepala Daerah.
Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, Herman menyebut bahwa sampai saat ini SK Gubernur terkait hasil evaluasi APBD Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum juga ditandatangani sehingga hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme pembahasan dari APBD tersebut. Terlebih tahapan selanjutnya yakni setelah APBD dievaluasi oleh pemerintah provinsi masih ada tahapan pembahasan lagi yakni TAPD bersama DPRD.
“Hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi ini harus kita bahas lagi di tingkatan TAPD dan DPRD sehingga jika ini tak kunjung ditandatangi maka akan sangat berpengaruh di sistim penginputan SIPD apalagi kita tau bersama bahwa batas penginputan hanya sampai tanggal 31 Desember 2024,” tegasnya.
Herman juga menegaskan bahwa dengan sisa waktu yang ada di akhir tahun ini maka Pemerintah Provinsi Gorontalo harus segera menyikapi hal tersebut apalagi saat ini sudah memasuki libur natal dan libur tahun baru sehingga jangan sampai ini menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
“Oleh karena itu melalui Fraksi PAN DPRD Provinsi Gorontalo khususnya dapil Kota Gorontalo saya meminta agar juga menyuarakan hal ini, jangan sampai nanti terkesan ada pembiaran dalam permasalahan tersebut,” tambahnya.
Herman juga menyampaikan bahwa terinformasi bahwa PJ Gubernur Gorontalo saat ini sudah dilantik menjadi Deputi di salah satu kementerian sehingga jangan sampai hal ini mempengaruhi kinerja dalam menjalankan pemerintah itu sendiri.
“Maka jika sudah tidak mampu menjalankan pemerintahan serta amanah dan tanggungjawab dengan baik lebih baik mundur saja dari jabatannya,” tegasnya!*
Peliput: Alwi Kakoe
