TNews, GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyuarakan penolakan tegas terhadap wacana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Dinas Sosial. Hal ini ia sampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) percepatan Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Dinas PPPA, Selasa (1/6/2025).
Menurut Idah, isu perempuan dan anak semakin kompleks dan tak bisa ditangani maksimal jika kelembagaannya dilebur. Ia mengungkapkan kekhawatirannya saat mendengar kabar rencana penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Gorontalo. “Saya hampir menangis waktu itu, langsung minta waktu ke Pak Gubernur. Saya bilang, kalau saya tak bisa perjuangkan hak perempuan dan anak, buat apa saya jadi wakil gubernur?” ujarnya haru.
Idah menyebut beban kerja Dinas Sosial sudah cukup berat, dan menggabungkannya dengan PPPA akan membuat perhatian terhadap isu gender makin terpinggirkan. Dukungan dari pemerintah pusat pun turut memperkuat sikapnya.
Beruntung, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail merespons positif. “Alhamdulillah, Pak Gubernur setuju Dinas PPPA tetap berdiri sendiri. Ini bentuk nyata komitmen terhadap isu gender,” tambahnya.
Idah juga mendorong percepatan Ranperda PUG agar Gorontalo memiliki payung hukum yang jelas dalam mendukung kesetaraan gender. Jika perda belum rampung, ia mengusulkan agar Pergub diterbitkan lebih dulu.
“Perjuangan ini bukan sekadar simbol politik. Ini amanah rakyat. Saya ingin perempuan Gorontalo maju, mandiri, dan bebas dari kebodohan serta kemiskinan,” tutupnya.*
Peliput: Gean
