TNews, GORONTALO – Wakil Komisaris Bidang Organisasi DPK GMNI FIP UNG, Fikriawan J. Lupoyo, melontarkan kritik tajam terhadap narasi sesat yang akhir-akhir ini digaungkan oleh pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan sah atas GMNI. Ia menegaskan bahwa status hukum kepemimpinan DPP GMNI saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung, dan belum ada satu pun putusan yang bersifat inkrah.
“Kita harus meluruskan fakta. Bahwa hari ini masih berlangsung gugatan terhadap Ketua Umum DPP GMNI ke Mahkamah Agung. Dan yang perlu diingat: belum ada putusan inkrah! Justru pihak yang saat ini menjabat telah mengajukan banding. Jadi dari mana logikanya menyebutnya ilegal? **Ini bukan dagelan hukum, jangan bawa GMNI ke ruang sinetron murah!” tegas Fikriawan.
Lebih lanjut, Fikri menyentil keras pihak-pihak yang dulunya tak memiliki SK Kemenkumham, namun kini justru paling lantang menyuarakan klaim legalitas, seolah menjadi juru bicara kebenaran organisasi.
“Yang kemarin nggak dapat SK Kemenkumham itu siapa? Sekarang baru dapat nafas hukum sedikit, langsung berkoar-koar dan menjatuhkan cap ilegal terhadap pihak yang belum diputus bersalah oleh hukum. **Mental seperti ini bukan aktivis, ini penumpang gelap sejarah organisasi. Mereka haus panggung dan bangkrut gagasan!”
Tak sedikit dari mereka, lanjut Fikri, kini tampil bak pahlawan kesiangan—menebar opini seperti orator sejati, padahal sejatinya hanya kader gagal naik level yang kembali ke gelanggang demi satu hal: nama mereka terdengar kembali.
“Hari ini muncul banyak suara cempreng yang bicara seolah negarawan, padahal tak lebih dari suara-suara tenggelam yang mencari pelampung popularitas. Mereka bukan pejuang, mereka adalah pemburu sorotan kamera yang tersesat di tubuh organisasi ini,” ujarnya tegas.
Fikri juga menilai bahwa para pemburu reputasi ini justru memperkeruh situasi dan mempermainkan logika kader di tengah suasana yang seharusnya diisi dengan solidaritas dan kecerdasan hukum.
“Mereka bukan sedang membela organisasi, tapi sedang memanfaatkan kekosongan untuk menyisipkan nama mereka di tengah konflik. Mereka bukan tokoh, mereka hanya tepuk tangan yang ingin berdiri di tengah panggung sebelum waktunya,” sindirnya.
Fikri menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa GMNI adalah rumah kader perjuangan, bukan tempat pelampiasan ego mereka yang gagal menanjak secara etis.
“GMNI ini bukan tempat pelampiasan bagi mereka yang kecewa tak diakui sejarah. Ini rumah perjuangan, bukan panggung peran palsu. Selama belum ada putusan hukum yang inkrah, **ketua umum saat ini adalah pemegang legitimasi yang sah. Siapa pun yang menganggapnya ilegal hari ini, sedang menjual akal sehat demi sorotan sesaat,” pungkasnya.*
Laporan : Redaksi
