TNews, KOTA GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar Rapat Kerja bersama pihak Rumah Sakit (RS) Otanaha Kota Gorontalo Senin (28/10/2024) bertempat di Aula 3 DPRD Kota Gorontalo.
Rapat tersebut digelar guna membahas beberapa hal salah satunya terkait evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh pihak RS Otanaha itu sendiri.
Darmawan Duming selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Gorontalo saat diwawancarai usai rapat kerja menyampaikan bahwa pihaknya dalam rapat tersebut telah mendengarkan apa yang masih menjadi kekurangan dari RS Otanaha itu sendiri sehingga kami telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak RS Otanaha itu sendiri.
“Tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi penyampaian oleh Direktur Rumah Sakit Otanaha dan beberapa Kepala Bagian serta Kasubag sehingga dari rapat tadi kamipun telah berusaha untuk bisa mencari solusi bersama dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak RS Otanaha,” ungkap Darmawan.
Darmawan menekankan adapun tiga rekomendasi yang diberikan kepada pihak RS Otanaha yang juga menjadi kesimpulan rapat diantaranya, pihaknya meminta agar pihak RS Otanaha segera membuat proposal terkait pengadaan alat CT Scan.
“Untuk hal ini kami meminta agar pihak RS Otanaha segera membuatkan proposalnya dan mari kita akan sama-sama perjuangkan ini hinga ke Kementerian Kesehatan,” ujar Darmawan.
Selain itu Darmawan juga meminta agar pihak RS Otanaha segera melakukan koordinasi bersama pihak Ortala dan BKPP guna membahas terkait kurangnya tenaga medis di RS Otanaha.
“Hal ini juga cukup penting sehingga kami meminta agar segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi hal tersebut sebab kurangnya tenaga medis ini akan berdampak pada proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Terakhir Darmawan juga menyentil terkait persoalan TPKD yang kemungkinan belum bisa dibayarkan pada bulan November – Desember karena adanya keterbatasan anggaran.
“Sehingga kamipun meminta agar pihak RS Otanaha segera melakukan koordinasi dengan pihak badan anggaran dan pihak Badan Keuangan guna melakukan refocusing mandiri,” pungkasnya.*
Peliput: Alwi Kakoe
