TNews, GORONTALO–Perhatian Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, tertuju pada aturan baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan tenaga kerja di SPPG.
Berbicara dalam rapat evaluasi di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (6/11/2025), Idah memaparkan perkembangan program tersebut.
Saat ini terdapat 22 SPPG aktif, dan 19 lainnya ditargetkan beroperasi sebelum akhir Desember.
Dengan begitu, 41 SPPG diharapkan sudah berfungsi penuh di seluruh kabupaten dan kota.
Namun, ia mengakui masih ada hambatan operasional, seperti vendor yang belum siap bekerja optimal akibat pembangunan dapur oleh beberapa yayasan pelaksana yang belum tuntas.
Wagub Idah Syahidah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan seluruh pelajar di Indonesia dapat merasakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling lambat Februari 2026.
“Harapan beliau, anak-anak kita sudah bisa menikmati program ini tahun depan. Jadi, semua pihak harus mempercepat pembangunan dapur dan operasional SPPG,” kata Idah.
Ia juga menyinggung adanya perubahan dalam kebijakan pembagian porsi MBG. “Sekarang tiap SPPG hanya mendapat 1.000 sampai 2.000 porsi, padahal tahun lalu bisa sampai 3.000,” ujarnya.
Menurutnya, ketentuan baru tersebut belum sesuai dengan kesiapan yang telah dilakukan di lapangan.
“Beberapa SPPG sudah mempekerjakan hingga 50 orang untuk dapur, tapi justru porsi yang diterima berkurang,” tambah Idah.
“Kalau jatahnya hanya 1.000 porsi, itu paling banyak cukup untuk dua sekolah. Padahal mereka sudah lebih dulu mendaftar dan melakukan berbagai persiapan. Kondisi ini perlu dievaluasi agar tidak merugikan pihak yang sudah siap,” ujarnya.
Idah menyebut, saat ini di Gorontalo ada sekitar 120 SPPG, termasuk 22 unit yang berada di daerah terpencil. Ia menilai, untuk wilayah lain yang tidak masuk kategori tersebut, pengurangan porsi sebaiknya ditinjau kembali agar sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing pelaksana.
Ia juga menekankan perlunya percepatan sertifikasi bagi juru masak MBG. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga standar mutu, keamanan pangan, dan profesionalitas tenaga pengolah makanan.
“Upaya percepatan ini juga diperlukan agar tidak muncul risiko seperti keracunan makanan dan supaya seluruh proses penyediaan makanan bergizi tetap sesuai standar,” kata Idah menegaskan.
Rapat evaluasi MBG itu dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dihadiri Sekda Sofian Ibrahim, pimpinan OPD, serta Tim Satgas MBG Provinsi.*
Peliput: Gean Bagit
