TNews, KOTA GORONTALO–Merespons dinamika yang mengemuka terkait Bank SulutGo (BSG), Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Gorontalo menegaskan dua langkah strategis. Melalui Ketua Fraksi, Totok Bachtiar, Golkar mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) serta mendesak Pemerintah Kota Gorontalo mengambil langkah tegas terhadap pemanfaatan lahan oleh pihak BSG.
Fraksi Golkar menilai, sejumlah perkembangan terakhir menyangkut BSG memiliki implikasi besar terhadap keuangan daerah dan prinsip keadilan bagi Pemkot Gorontalo. Karena itu, pembentukan Pansus dinilai penting untuk meninjau hingga kemungkinan membatalkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal di Bank SulutGo.
Totok Bachtiar menilai, pembentukan Pansus menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami memandang penting adanya evaluasi komprehensif terhadap Perda Penyertaan Modal. Melalui Pansus, proses peninjauan dapat berlangsung lebih transparan, menyeluruh, dan berlandaskan data yang obyektif,” ujar Totok.
Fraksi Partai Golkar juga menilai, perkembangan terkini yang melibatkan Bank SulutGo menuntut adanya peninjauan ulang terhadap komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam penyertaan modal kepada BSG.
Desakan Fraksi Golkar DPRD Kota Gorontalo tidak hanya sebatas pembentukan Pansus. Fraksi juga meminta Pemerintah Kota mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak pemanfaatan lahan yang digunakan Bank BSG.
Totok Bachtiar menilai kontrak tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi pemerintah daerah.
“Dari hasil kajian kami, nilai kontraknya jelas merugikan. Pemerintah harus segera menindaklanjuti dan memastikan aset daerah tidak digunakan dengan cara yang merugikan publik,” tutur Totok.
Selain itu Totok kembali menuturkan, setiap aset daerah harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan memberikan hasil maksimal bagi pendapatan daerah, bukan malah menjadi beban fiskal atau menimbulkan kerugian.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya menjaga integritas tata kelola pemerintahan, bukan semata manuver politik.
“Ini berkaitan dengan komitmen terhadap transparansi dan keadilan dalam pengelolaan aset. Kami akan terus memastikan kebijakan daerah berpihak pada masyarakat,” jelas Totok Bachtiar.
Fraksi Golkar menginginkan agar secepatnya DPRD dan Pemerintah Kota Gorontalo menindaklanjuti dua usulan itu secara resmi dan segera mengambil tindakan konkret demi kepentingan daerah.*
Peliput: Gean Bagit
