TNews. GORONTALO – Kebijakan pemangkasan anggaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh pemerintah menuai kritik dari berbagai pihak. Laporan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa pemotongan sebesar Rp. 1,31 triliun dari total pagu Rp. 14,69 triliun.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.
Namun, pihak Kemendiktisaintek menyatakan bahwa mereka berupaya agar program KIP Kuliah tidak terkena dampak pemangkasan anggaran.
Mereka menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi pos-pos yang terkait dengan layanan publik dan bantuan biaya pendidikan.
Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat mempengaruhi jumlah penerima beasiswa dan potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPRG), Raman Tamu, menilai kebijakan ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. KIP Kuliah telah menjadi tumpuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah tertinggal. Jika anggaran ini dikurangi, banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah,” ujar Raman, Rabu (14/2).
Ia juga menyoroti potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai dampak dari pemangkasan tersebut. Menurutnya, hal ini bisa semakin membebani mahasiswa dan keluarga mereka.
“Kami khawatir bahwa pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jika itu terjadi, tentu akan semakin membebani mahasiswa dan keluarga mereka, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan seharusnya tetap bisa diakses oleh semua kalangan tanpa ada hambatan finansial yang semakin berat.” ujar, Raman
Raman berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan ini. Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan.
“Kami ingin pemerintah memberikan jaminan bahwa mahasiswa kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi. Jangan sampai pemangkasan ini justru menghambat generasi muda meraih masa depan yang lebih baik,” tegasnya.*
Peliput: Alwi Kakoe
