TNews, GORONTALO — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo menyambut baik pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan perlunya penertiban tambang ilegal di seluruh Indonesia. Arahan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak boleh lagi tunduk pada praktik perampokan sumber daya alam yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat.
Namun, HMI Cabang Gorontalo menegaskan bahwa perintah Presiden tidak boleh berhenti sebatas seruan di pusat. Di Gorontalo sendiri, bentuk paling nyata dari tambang ilegal adalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah lama berlangsung dan menimbulkan kerusakan serius, mulai dari pencemaran sungai akibat merkuri, hancurnya lahan pertanian, hingga meningkatnya konflik sosial.
Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo, Rifai Silama, menyampaikan tantangan terbuka kepada Kapolda Gorontalo yang baru dilantik untuk dapat menyelesaikan penyakit akut yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu PETI.
“Kami menantang Kapolda baru untuk menjadikan pemberantasan PETI sebagai prioritas utama. PETI bukan sekadar aktivitas ilegal, tetapi telah menjadi gurita yang menjerat ekonomi, lingkungan, dan masa depan rakyat. Jika Kapolda baru gagal menunjukkan keberanian dalam 100 hari, maka publik berhak menilai bahwa kepolisian hanya jadi tameng bagi mafia tambang,” tegasnya.
Menurut Fai sapaan akrabnya, PETI di Gorontalo khususnya di Pohuwato dan Bonebolango bukan hanya soal aktivitas rakyat kecil yang mencari nafkah, melainkan juga terkait jaringan besar yang di duga melibatkan cukong dan oknum aparat.
“Jangan sampai Kapolda baru ikut terjebak dalam lingkaran busuk ini. Kami ingin melihat bukti nyata, bukan sekadar jargon. Tunjukkan bahwa hukum benar-benar tegak di Gorontalo,” tambah Fai.
HMI Cabang Gorontalo memperingatkan bahwa HMI akan terus mengawal isu PETI ini. Kalau dalam 100 hari tidak ada gebrakan, maka HMI siap berada di barisan terdepan untuk melawan balik ketidakadilan melalui gerakan moral, aksi jalanan, tekanan publik dan menempatkan Kapolda baru sebagai simbol kegagalan penegakan hukum.
“Jabatan bisa digilir, tapi kerusakan alam tak bisa diulang. Gorontalo tidak boleh lagi jadi surga bagi mafia PETI. Kami tidak butuh Kapolda yang hanya pintar pidato dan konferensi pers. Kami butuh pemimpin kepolisian yang punya nyali, akal sehat, dan integritas. Jika tidak, maka gerakan mahasiswa akan menjadi oposisi paling keras terhadap pembiaran struktural ini,” tutup Fai.*
Laporan : Ean
